Jl. Veteran No 31 Pekalongan , e-mail: [email protected], website : www.rsudkraton.com , Twitter : @rsudkraton

Tentang kedudukan, domisili, alamat lengkap & dokumen surat-menyurat sebagaimana tercantum dalam PERDA Kab. Pekalongan No 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Visi : Menjadi Rumah Sakit Pilihan Utama Yang Aman, Nyaman dengan Mutu Berkesinambungan

Misi :

1. Membangun sumber daya manusia yang profesional dan berorientasi pada pelayanan.
2. Menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang efektif, efisien dan akuntabel.
3. Memberikan Pelayanan yang adil dan bermutu dengan mengutamakan keselamatan pasien.
4. Meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
3. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
4. pelayanan kesehatan;
5. pelayanan medis;
6. pelayanan penunjang medis dan non medis;
7. pelayanan keperawatan;
8. pelayanan rujukan;
9. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
10. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
11. pengelolaan keuangan dan akuntansi;
12. pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.
13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas & Fungsi tertuang dalam PERDA Kab. Pekalongan No 6 Tahun 2011

1. Instalasi Rawat Jalan
2. Instalasi Rawat Inap
3. Klinik Eksekutif
4. Instalasi Gawat Darurat
5. Intensive Care Unit
6. Instalasi Bedah Sentral
7. Instalasi Farmasi
8. Instalasi Rekam Medis

Pelayanan Unggulan:

1. Bedah Onkologi
2. Bedah Urologi
3. CT-Scan
4. Hemodialisa
5. Klinik DM Terpadu
6. Klinik Jantung & Pembuluh Darah

LHKPN Direktur serta Pejabat lainnya yang telah diverifikasi/diperiksa KPK.

Daftar Pejabat dan ASN yang wajib LHKPN yang telah diserahkan kepada KPK melalui Inspektorat Provinsi Jawa Tengah